 Livelihood Analysis and Activity Analysis (LA&AA) are important tools in the Negotiated Approach (NA) to Integrated Water Resources Management (IWRM). They collect and analyze information on water users in terms of people (households) and economic activities. The results of LA&AA aim to reflect the perceptions of water users about their water resources and their management. Through the LA&AA we can also understand what people’s hope, considerations and alternatives are for what the government has done.
This perception of the local water users is needed for a NA that aims to involve
all users in a realistic and sustainable IWRM (preferably on the level of river basins).
Well documented perceptions will contribute to a discussion in which all stakeholders
either from government, private or other water users have an equal position. Different
stakeholders will have their own perception of the available water resources in a
given basin and the way they should be used. If all parties tightly hold to their own
problem analysis, this would lead to traditional negotiations in which partners fight for
an optimal share of water resources and strong and well informed partners use to have
a competitive advantage. A NA aims to facilitate a dialogue that is based on an equal
sharing of available information and on a common understanding of problems among
different stakeholders that use water resources in the same basin or other agencies
that have interests in the basin’s resources.
The LA&AA would result in reports that properly document and summarize the
field information collected and make a first analysis. Such reports are considered an
important contribution to a problem analysis that is jointly made among all partners
in water management and that recognizes the perceptions of water users. Such a joint
problem analysis is a first step in any NA as it provides a crucial base to negotiate
alternative options for IWRM that should find a balanced approach that considers
between:
• a reduction of poverty following basically the perception of local people;
• a sustainable use of the related natural resources; and
• national/regional economic development.
Sources for LA&AA are interviews with water users, consultations of experts and
the collection of secondary information. This guide concentrates on interviews and
fieldwork needed to analyse the position of farmers and farming activities. Other water
users are only briefly considered because the scope of this exercise is limited; farming is
an important activity in the social, economic and water management sense, and farmers
are a priority group for NGOs.
This guide is one of the outputs of Telapak’s Capacity Development Project on
Integrated Water Resources Management applying the Negotiated Approach (CDP
IWRM NA). This project, which was executed between August 2008 and April 2011,
aims to encourage NGO partners and Telapak to develop their capacity to play a role
in the management of water resources in Indonesia.
|
 This book provides the keys to the Negotiated Approach. It spells out the
vision, principles and distinguishing features of the approach, and describes frameworks for negotiations and strategic management. But we also hope to show that the Negotiated Approach is not only a concept and set of principles, but a tangible way forward once participants are willing to become involved in its
application and accept the challenging paradigm shift in thinking that it invites.
With this book we also want to support those NGOs that are already involved in strengthening the capacity of local actors to manage their water resources.
It is our ambition to convince national and international water policy and lawmakers that without the Negotiated Approach, implementation of genuine participatory IWRM at ground level is unlikely to happen. We hope to persuade them that the approach should become part of national and international water management frameworks, and be replicated and upscaled in different countries.
We trust that our work over the last decade is adopted by many others, and implemented in a variety of ways and in diverse socio-economic contexts. In particular, we aspire that rivers will once again flow freely, for the benefit of the many communities that depend on them.
Vijay Paranjpye, Gomukh
Danielle Hirsch, Both ENDS
|
Ulayat bertujuan untuk mengembangkan sebuah pendekatan negosiasi (NA) untuk DAS Air Bengkulu sebagai sebuah model untuk pelibatan masyarakat. Ulayat sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Propinsi Bengkulu. Ulayat sudah memfasilitasi terbentuknya Forum Masyarakat DAS Air Bengkulu. Ulayat sendiri menyadari adanya kebutuhan untuk memahami isu air dan kondisi sumber daya air di DAS Air Bengkulu dari perspektif masyarakat. Kebutuhan untuk memahami isu air memotivasi Ulayat untuk aktif dalam CDP IWRM NA.
Laporan ini merupakan hasil poses belajar bersama dalam tim CDP IWRM NA. pengumpulan data Analisis Aktivitas (AA) dan Analisis Livelihood (AL) yang dilakukan oleh Ulayat di beberpa kelompok rentan dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang kritis di DAS Air Bengkulu. Laporan ini adalah salah satu hasil belajar yang YUB ikuti dalam konteks proyek Capacity Building on Negotiated Approach to Integrated Water resource Management (CDP IWRM-NA) Telapak. (Andriansyah O., Mustikasari R., 2011).
Laporan hasil studi AL dan AA ini diharapkan akan berguna bagi publik dan penentu kebijakan untuk memahami kondisi sumberdaya air di DAS Air Bengkulu dari sudut pandang masyarakat.
Bab 2 dan 3 dari laporan ini menyajikan metode pengumpulan data dan hasil untuk LA dan AA di DAS Air Bengkulu. Bab 4 menyajikan temuan-temuan dan rekomendasi untuk penyempurnaan laporan LA dan AA dikemudian hari. Kegiatan lapangan dilakukan pada periode januari – Februari 2010. |
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT/IWRM) dengan pendekatan bottom-up di DAS Lamasi yang dimulai pada tahun 2004, khususnya di daerah yang terletak di Kabupaten Luwu. Inisiatif ini diambil oleh Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS)[1], sebuah LSM yang berfokus pada konservasi di Luwu Raya (sekarang menjadi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo). Program ini diawali dengan pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Walenrang-Lamasi (Forum DAS WALMAS) yang mencakup masyarakat hulu dan hilir Sungai Lamasi di Kabupaten Luwu. Pembentukan forum ini telah menyebabkan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 (Perda) pada tahun 2006 mengenai pengelolaan DAS Lamasi dan konservasi di Kabupaten Luwu.
Namun, SK tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga sebuah badan koordinasi sangat diperlukan untuk memudahkan implementasinya. Di awal 2009, sebuah tim Proyek Pembangunan Kapasitas Telapak dengan misi untuk menerapkan Pendekatan Negosiasi untuk IWRM (CDP IWRM NA) melakukan tinjauan atas Perda ini. Diatur dalam pasal 14 SK ini bahwa pemerintah harus membentuk sebuah organisasi untuk mengkoordinasikan para pihak terkait pengelolaan sumber daya DAS Lamasi (Kabupaten Luwu, 2006). Pasal ini telah menjadi dasar hukum untuk pembentukan Komite DAS Lamasi (KDL) pada tanggal 7 Juli 2010.
Keanggotaan KDL meliputi lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang mewakili kepentingan para pihak mulai dari daerah hulu sampai hilir DAS Lamasi. Komite tersebut akan mengkoordinasikan, memfasilitasi, merencanakan dan memediasi konflik, serta memantau kondisi sumber daya air Sungai Lamasi. Untuk memungkinkan KDL menjalankan tugasnya diperlukan sebuah analisa masalah atas DAS Lamasi.
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan pelatihan tim CDP dan studi lapangan tambahan berikutnya oleh PBS. Data laporan lapangan disusun oleh Ibu Hisma Kahman dan timnya (Bapak Afrianto dan Rahmat yang bertanggung jawab atas pengumpulan data) dari Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS) dengan bantuan tim CDP (Ibu Rita Mustikasari, Bapak Oka Adriansyah dan Bapak Denny Boy Mochran) yang dilakukan dalam kerangka pelaksanaan program CDP IWRM NA sejak September 2008 hingga April 2011.
[1] Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS) telah bekerja di DAS Lamasi dan Rongkong sejak tahun 1999, melalui pemetaan partisipatif tanah adat desa Sangtandung, Lamasi Hulu, dan Lempe dan pengorganisasian nelayan air tawar tradisional.
|