Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Air (Ringkasan Kegiatan Workshop dan Diskusi) - Bagian I

Ditulis oleh DBM Senin, 20 Juni 2011 08:30

Jakarta dan Bogor -  27 - 28 April 2011 [Bagian Pertama]

Pada tanggal 27 dan 28 April 2011 yang lalu, Program Air - Telapak menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan tema "Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Air", kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama di laksanakan pada tanggal 27 April di Hotel Cemara - Jakarta, yang melibatkan peserta dari Badan Teritorial Perkumpulan Telapak, mitra kerja, anggota DSDAN, tokoh ormas, para pemangku kepentingan serta lembaga donor. 

Dalam kegiatan ini juga termasuk mengeluarkan 3 buah buku dan 1 buah film tentang air, hasil kerja tim program air yang masuk dalam proyek CDP IWRM NA (Telapak's Capacity Developent Project for Negotiated Approach to Integrated Water Resources Management) atau Proyek Pembangunan Kapasitas untuk Pendekatan Negosiasi atas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu - Telapak.

Diskusi diisi oleh presentasi dan pembahasan, antara lain oleh Bob (Telapak) yang menyampaikan mengenai Pelibatan Publik, Oka (PUB) yang menyampaikan hasil pelajaran dari IWRM NA di Bengkulu serta Pak Masdar Mahfud dari PBNU sebagai pembahas juga pembicara tamu. Didapat kesimpulan bahwa pentingnya masyarkaat untuk memastikan adanya pengelolaan akan sumberdaya air yang baik, memberikan pembelajaran dan tanggung jawab pada masyarkaat dalam mengelola air, masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi, banyak kepentingan terlibat dalam pelaksanaan IWRM sehingga potensi konflik kepentingan selalu ada, perlu pendekatan antropologis juga sebagai masukkan tambahan dalam pendekatan negosiasi.

Pak Masdar sendiri menyampaikan perspektif penting terkait Air adalah sumber kehidupan dan permasalahan kualitas air bukan merupakan masalah individual, karena bila dipandang sebagai masalah individual maka masyarakat tidak bisa bertindak lebih jauh sehingga diperlukan suatu revolusi perspektif.

Presentasi sesi kedua diisi oleh Rita Mustikasari, Hisma Kahman dan Oka Andriansyah kembali dengan judul Wajah Pengelolaan DAS di Indonesia dan Pembelajaran dari DAS Lamasi dan DAS Air Bengkulu. Disampaikan bahwa tujuan proyek adalah peningkatan kapasitas agar dapat menggunakan suatu konsep negosiasi agar terwujud pengelolaan air yang terpadu, dimana tercipta kondisi ideal dan juga adanya kelembagaan di tingkat lokal sebagai wadah aspirasi masyarakat lokal. Dalam hal ini presentasi melingkupi cara kerja tim CDP, pelaksanaan CDP di DAS Lamasi, terbentuknya Komite DAS Lamasi dan aktivitas CDP di Bengkulu. Dalam diskusi didapat bahwa untuk mewujudkan IWRM melalui pendekatan negosiasi diperlukan adanya pemetaan masalah berdasarkan partisipasi masyarakat.

Sesi ketiga oleh Rob Koudstaal sebagai Advisor Tim CDP IWRM NA dan Christa Nooy dari Both ENDS, presentasi mereka mencakup IWRM di Indonesia dan gambaran pendekanan Negosiasi IWRM NA di beberapa negara lain. Disini diungkapkan bahwa pendekatan negosiasi lebih menekankan pada aktor lokal sehingga bisa menyajikan suatu alternatif terhadap pengelolaan air secara tradisional. Dimana pelibatan aktor lokal dalam kesepatan dan aktor utama dalam proses pengelolaan sumberdaya air.

Resume dari presentasi dan diskusi hari ini disampaikan oleh Haswinar Arifin:

Peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, terdiri dari bebrapa justifikasi sbb:

1. Air adalah hak tiap manusia, sehingga manusia punya hak untuk mengontrol penggunaannya, serta punya hak untuk mengatur air yang akan digunakan atau diakses,
2. Air adalah sumber kehidupan, sehingga setiap orang harus punya hak atas air yang akan digunakan secara pribadi.

Konsep ini membuat partisipasi tiap orang dibutuhkan. Selama ini air hanya diurus oleh pemerintah yang cara pengelolaannya tidak maksimal dilaksanakan. Dari segi ide/normatif Indonesia dinilai sempurna namun dalam implementasi dinilai sangat kurang sempurna. Hal inilah yang membuat partisipasi di Indonesia tidak bisa berjalan seperti apa yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air terdiri dari beberapa pihak yang terlibat seperti: NGO, masyarakat luas yang ada yang di desa-desa. Partisipasi sejalan dengan ide demokratisasi. Hal ini tidak saja digunakan di NGO namun juga di pemerintahan. Partisipasi bisa dilakukan dengan membuat forum untuk menyadarkan mereka sehingga bisa bernegosiasi yang cukup penting. Bisa dilihat bahwa inisiatif untuk berpartisipasi spiritnya adalah bottom-up. Partisipasi bukan pembahasan di tingkat stakeholder. Kesalahan dari partisipasi, yaitu:

1. Praktek ini dilihat oleh banyak pihak sebagai prosedur yang sangat teknik yang memerlukan pengetahuan, dimana sedikit sekali yang melihat hal ini sebagai prosedur politik. Sementara pengetahuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang tidak dimiliki oleh banyak masyarakat, tetapi hanya pada individu tertentu
2. Pendekatan partisipatif tidak mau mengakui prosedurnya sebagai politik/ urusan hidup dan mati. Sebagai contoh kasus DAS di Bengkulu yang melibatkan kekuatan-kekuatan.

Tantangan: alternatif lain apa yang bisa dibangun oleh pengguna air untuk ikut serta menentukan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu. Dan perlu diperhatikan juga adanya kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk merawat/ menggunakan air.

....(akan berlanjut ke bagian kedua)