Pembangunan Infrastruktur. Sabo Dam di Kali Gendol dan Bendungan Tinalah

Ditulis oleh Rita Mustikasari Selasa, 10 Januari 2012 14:34

Ditulis: Jeanito seringan.awan[at]gmail.com

Sebagian besar pembangunan di negeri ini identitik dengan pengadaan barang dalam bentuk fisik, sesuatu yang kasat di lihat mata. Bangunan-bangunan yang didirikan tersebur mengandung maksud tertentu demi terciptanya efisiensi. Efisien dalam hal ini juga berarti menaklukkan alam yang liar. Celakanya, menaklukkan alam justru seringkali berbuah bencana bagi manusia.

Para ahli perencanaan tata kelola airpun demikian. Mereka mengajak para ahli pembangunan fisik untuk mendirikan bangunan-bangunan di badan-badan air. Dua diantaranya adalah Sabo Dam dan Bendungan sebagai contoh infrastruktur keairan di banyak sungai di Indonesia.

Sabo Dam di Lereng Gunung Merapi

Sebanyak 67 sabo dam di 12 sungai yang berhulu di Gunung Merapi rusak akibat diterjang banjir lahar dingin mulai November 2010 sampai bulan Mei 2011. Kerusakan terparah ada di sabo dam Kali Putih dan Kali Gendol[1].

Berdasarkan catatan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sabo dam rusak terletak di sungai yang menjadi jalur lahar. Sungai-sungai tersebut adalah Kali Putih, Pabelan, Senowo, Krasak dan Bebeng di Kabupaten Magelang serta Kali Gendol, dan Opak di Sleman, Yogyakarta.

Hujan deras di awal tahun 2012 ini kembali mengakibatkan terjadinya aliran lahar Merapi di Kali Gendol[2]. Aliran yang cukup besar membawa material bebatuan besar membuat semua jembatan sabo dam sepanjang alur Kali Gendol ditutup. Kali ini aliran tak sampai meluap ke kanan dan kiri sungai yang dipadati pemukiman. Tetapi Camat cangkringan Samsul Bakri yang meninjau ke lapangan mengemukakan bahwa tanggul sabo dam mulai terkikis dan banyak yang ambrol sedikit demi sedikit.

Hal ini senada dengan pengalaman yang dirasakan sekretaris Dusun Srunen Agralno yang bermukim dekat dengan kali gendol saat erupsi Gunung Merapi awal November 2010. ia mengatakan bahwa sabo dam justru menghambat aliran lahar, akibatnya lahar malahan meluap ke kanan kiri sungai dan merusak pemukiman warga. Oleh karenanya, ia dan warga masyarakat menuntut agar sabo dam dirobohkan dan mengembalikan Kali Gendol sesuai bentang alaminya. Ia yakin bila Kali Gendol kembali ke bentuk alaminya akan dapat menampung seluruh aliran lahar yang datang dari Gunung Merapi.

Sementara BBWSO telah memiliki master-plan yang memuat pembangunan 279 sabo dam di seluruh sungai yang berhulu di Gunung Merapi sejak tahun 2000. Pembangunan sabo dam tersebut dilakukan secara bertahap. Namun akibat pengaruh erupsi Merapi dan banjir lahar dingin pembangunan sabo dam terganggu sehingga hanya terbangun 204.

BBWSO berpendapat bahwa sabo dam berfungsi untuk menahan material agar tidak langsung turun ke kawasan permukiman. Jika lahar langsung turun tanpa ada yang menghambat maka akan memiliki daya hancur yang luar biasa besar. Lahar membawa campur material mulai air, lumpur, pasir dan batu-batu besar. Jika tingkat kemiringan sungai tinggi maka arusnya semakin kuat. Karena itu perlu sabo dam untuk melandaikan dasar sungai.

Karena sabo dam, masyakarat dan pengelola sungai jadi berselisih pendapat.

Bendungan Tinalah

Ribuan warga di sekitar Sungai Tinalah, Kecamatan Samiglauh, Kulonprogo mendatangi kantor DPRD pada awal Januari 2012. Mereka menolak pembangunan Waduk Tinalah yang tercantum dalam draf Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rencananya, waduk akan dibangun dengan cara membendung Sungai Tinalah[3].

Warga resah. Bila waduk jadi dibangun maka rumah dan sumber penghidupan mereka akan tergusur. Padahal warga yang berdomisili di sekitar aliran sungai itu lebih 10.000 orang atau 4.000 kepala keluarga.

Dr-Ing Ir Agus Maryono, ahli eko-hidraulik dari Magister Sains Teknik Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa  pembangunan bendung sungai akan mengakibatkan (i) mengubah keseimbangan angkutan sediman, (ii) merubah elevasi muka air tanah, (iii) pengurangan debit air pada sungai utama, (iv) peningkatan luas genangan, (v) penurunan dinamika alamiah sungai dan (vi) memutus daur hidup jenis ikan tertentu.

Ketika sebuah sungai dibendung, ia akan berubah dari ekosisitem terbuka menjadi ekosistem semi terbuka atau tertutup. Terjadilah pemutusan ekosistem alur sungai secara drastis, dari ekosistem yang bersifat terbuka dari hulu ke hilir menjadi ekosistem yang terpisah.

Heri Wibowo dari Koperasi Wana Lestari Menoreh, Kulonprogo mengatakan bahwa pemerintah bermaksud mendapatkan pasokan air irigasi dengan program waduk pembendung sungai Tinalah ini. Bila demikian maksudnya, harusnya dilakukan pengkajian terlebuh dahulu terhadap kebutuhan air untuk ekologi di bagian hilir dan hulu.

Polemik waduk ini akhirnya berakhir. Pada 3 januari 2011 Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo mengemukakan pendapatnya pada Pansus dan Fraksi tentang Raperda RTRW yang dibacakan Wabup Drs H Sutedjo sepakat menghapus kata, kalimat maupun klausul rencana pembangunan Waduk Tinalah dari materi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo 2011-2031[4].

Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Air (Ringkasan Kegiatan Workshop dan Diskusi) - Bagian II

Ditulis oleh DBM Senin, 20 Juni 2011 08:59

Tanggal 28 April 2011 merupakan hari ke dua dalam rangkaian kegiatan diskusi dengan tema "Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Air", dilaksanakan di Kedai Telapak – Bogor.

Dihadiri oleh anggota tim CDP termasuk advisor Rob Kodstaal dan Will, Crista Nooy dari Both END dan perwakilan dari setiap Badan Teritorial Telapak baik langsung dihadiri oleh Koordinator Badan Teritorial atau oleh perwakilannya.

Di buka langsung oleh A. Ruwindrijarto sebagai Presiden Perkumpulan Telapak yang menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja hampir setiap peserta yang hadir.

Sebagai pengantar diskusi hari ini, dimulai presentasi mengenai Gerakan Telapak terkait program air dan road map air 2010 yang disampaikan oleh Boy. Di dalam diskusi seteah presentasi ini dim harapkan ada strategi yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan-tujuan yang disampaikan di raod map air 2010.

Kemudian dilanjutkan dengan presentasi Rita mengenai kelembagaan air di Indonesia, presentasi menyangkut siapa saja aktornya, bagaimana bentuk interaksi antar aktor, dan menggunakan aturan/kebijakan/perundang-undangan apa dalam bekerjanya.

Ada hal menarik dalam diskusi dimana perbedaan mengenai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) menjadi pembahasan mengenai beda da wewenang wilayah nya sampai dimana atau seperti apa cakupan dan penentuan dapat disebut balai besar atau balai saja. Hal ini tidak mencapai kata sepakat masih ada perbedaan pendapat yang memerlukan informasi lebih tepat dari nara sumber yang paham.

Disepakati bahwa perlu pemahaman mengenai kelembagaan air di Indonesia dalam penyelenggaraan program air di Telapak, ini menjadi tangtangan bagi Penelapak dan Mitranya.

Diskusi kemudian berlanjut dengan presentasi singkat oleh setiap peserta dari Badan Teritorial yang menyampaikan kondisi DAS atau Sungai di wilayahnya masing-masing, di dapatkan antara lain:

• Adanya pendekatan partisipasi dalam pengelolaan DAS menggunakan advokasi dan pendidikan lingkungan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya,

• Adanya ancaman dari industri dan perkebunan sawit atas kondisi sungai,

• Adanya konflik diantara para pemangku kepentingan yang memerlukan pendekatan mediasi agar sungai dapat dikelola secara terpadu,

• Adanya kelompok masyarakat yang peduli kepada sungai, misalnya River Defender di Riau dan Komite DAS Lamasi di Palopo, Komunitas Peduli Ciliwung di Bogor,

• Adanya kegiatan penyelamatan mata air di Bogor dan Bengkulu,

• Kegiatan-kegiatan susur sungai di beberapa Badan Teritorial,

• Ancaman terhadap sungai karena adanya proyek pelurusan sungai dan proyek pembangunan perumahan seperti yang terjadi di Medan.

• Pengelolaan wilayah hulu sungai secara adat oleh masyarakat di hulu DAS Tondano – Minahasa dan Pengelolaan Air dengan sistem SUBAK di Bali.

• Ancaman kerusakan sungai dan wilayahnya akibat industri pertambangan dan perkebuanan sawit di Kalimantan Timur dan Di Kendari- Sulawesi Tenggara,

Setelah seluruh peserta dari BT dan mitra (Hisma dari PBS) menyampaikan presentasinya, dilanjutkan oleh Bob Purba sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Telapak menyampaikan strategi lebih detil dalam program air, dimana strategi tersebut memadukan Gerakan Telapak dan Road Map Air 2010, seperti adanya milestone dan rencana kerja sampai tahun 2015, sebagai berikut:

1. Public disclosure dan mass public,

2. Pembentukan kelompok penyelamat sungai,

3. Memperngaruhi kebijakan dalam soal pelibatan publik,

4. Ada model pelibatan publik yang beroperasi,

5. Ada model pengelolaan SDA oleh masyarakat (model ekonomi),

6. Telapak sebagai pusat informasi nasional isu air,

7. Akses ke ahli (water engineer, mining expert, flooding),

8. Ada 5 Komite DAS di 5 DAS lain di Indonesia,

9. Water watch untuk monitoring sungai di Indonesia.

Ada tiga tahapan yang akan dilakukan walaupun belum cukup. Tiga capaian ini diharapkan bisa dilakukan telapak, yang artinya belum tentu di tahun 2015 akan terwujud semua, namun minimal akan mendukung/ mendorong telapak bisa menjadi pelaku sumberdaya air berkeadilan, capaian ini yang memungkinkan dilakukan oleh telapak.

Selanjutnya Rita mencoba untuk menterjemahkan dan menjelaskan capaian yang ingin tercapai dari gerpak 2010-2015, bahwa dari strategi yang disampaikan belum semua tercantum kegiatan teman-teman yang lain di BT yang berbeda, sehingga masih terbuka bagi teman-teman untuk menentukan DAS mana yang bisa digunakan sebagai lokasi perhatian/fokus kerja.

Diakhir waktu, Rob Koudstaal menyampaikan presentasi Kekuatan dan Kelemahan (SW) mengenai program air Telapak, disampaikan bahwa banyak pemaparan yang konseptual, dimana terlalu banyak ruang. Rob memberikan beberapa komentar tapi bukan kritikan. Yang banyak dilakukan adalah secara terus-menerus padahal ada misi dan visi yang diwujudkan menjadi isu yang nyata, sehingga kesannya menjadi jauh, sedangkan yang diharapkan apa yang sudah dibahas ini mnjadi isu yang konkrit sebagai observasi umum. Rob membutuh pemahaman akan istilah/ konsep yang berbeda. Ada perbedaan mana yang objektif dan statis. Sebagai contohnya di salah satu objective dijelaskan adanya partisipasi masyarakat kemudian ada degragasi lingkungan yang sepertinya berada di luar kapasitas. Rob menyatakan akan mencoba mensimulasi diskusi ini untuk menentukan sasaran mana yang benar-benar ingin dicapai. Sudah disusun usulan strategi. Ada beberapa kapasitas yang akan ditambahkan.

Presentasinya sebagai berikut:

What kind of capacities

1. basic understanding of water resources systems and access to expert knowledge on IWRM,

2. complete overview of institutional arrangements and access to detailed information.

Adanya pemahaman dasar tentang sistem sumberdaya air dan perlunya mengakses pengetahuan tentang PSDA. Sangat penting untuk memahami bagaimana air bekerja, dampak-dampak apa yang akan terjadi dari tindakan yang diambil, dan perlu pemahaman. Bukan berarti semua harus punya ilmu melainkan paling tidak punya akses untuk bisa berkonsultasi dan nasehat tentang semua pengetahuan sistem air ini seperti apa. Pak Rob sudah mendengar semua presentasi tentang apa yang terjadi di lapangan. Tapi sering sekali aksinya masih belum dilaksanakan. Menjadi penting untuk mengetahui siapa berbuat apa, ada sistem, ada pelaku, penting untuk mengetahui poin-poin ini dari hasil presentasi teman-teman, tapi ini menunjukkan bahwa kita belum paham, sesudah melakukan aksi tapi belum tahu konsepnya. Ada sistem PSDA sehingga dibutuhkan suatu analisa sumber kehidupan tentang apa yang akan dialami oeh korban, untuk melihat kerentanan.

Masalah administrasi jangan hanya terfokus pada aspek sosial tapi juga dilihat dari aspek ekonomi. Empat poin yang disebutkan terkait dengan sistem perlu juga dipahami paendekatan-pendekatan seperti apa yang perlu diketahui tentang kerangka kerja dengan NA untuk bisa membangkitkan partisipasi yang diharapkan. Apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Perlu pemahaman kerangka kerja. Dua poin terkahir terkait tentang teknis para pelaku sangat penting untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh pelaku, misalkan pada masyarakat lokal/ adat akan berbeda dengan pelaku pada masyarakat kota, sehingga kita bisa berperan di tingkat mana pun dengan tepat guna. Keenam poin ini tidak bertentangan dengan gerakan telapak, namun hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang dibutuhkan untuk melakukan analisis swot.

Kekuatan:

1. Jaringan sudah ada tetapi tidak semua memahami CDP.

2. Telapak punya ideologi yang independen namun kelemahannya karena ideologi itu menjadi hambatan dibidang pembiaya karena tidak mau bekerja sama dengan lembaga lain yang bertentangan dengan ideologi ini, misalnya dengan World Bank dalam hal pendanaan, ini menjadi keukatan sekaligus kelemahan.

3. Ada kekuatan lain telapak ada yaitu pendekatan yang pragmatis tetapi jangka panjang jadi negatif karena melihat masalah secara terpisah bukan satu kesatuan

4. Fasilitasi komunikasi dan interaksi yang bagus, kekuatan Telapak mampu memfasilitasi komunikasi karena Telapak punya jaringan media yag sangat kuat namun sering kali hanya bisa melihat konten, sementara substansinya terlupakan.

Kelemahan:

1. Kurang pengalaman di sektor air dan sosialisasinya masih kurang tentang kerangka kerja.

2. Kurangnya akses terhadap pengetahuan. Ada tiga poin yang penting untuk dipelajari yaitu hidrologi, pertambangan, dan pertanian (sawit, padi) serta perlunya akses ke pengetahuan. Bridging, shouls speak in two languanges maknanya adalah harus bisa menggunakan bahasa yang benar untuk menjembatani kepentingan dua pihak ini. Bagaimana cara menyampaikan yang benar antara pemerintah dan masyarakat, maupun sebaliknya.

Ada komentar dan tanggapan dari peserta yang sekaligus sebagai pernyataan, kesimpulan dan malah tantangan bagi Penelapak untuk bisa mewujudkannya.

Nael menyampaikan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) membutuhkan sense yang mendalam terkait kepastian pengetahuan, sehingga butuh data yang ilmiah, sehingga dipunyai pertimbangan sebagai sebuah pendekatan. Memahami hidrologi sebagai sebuah poin penting penyadaran, proses penyelesaian yang harus dilihat oleh kita semua, misalnya tambang yang merusak DAS, tapi lebih kepada pemahaman tentang material pendukungnya kepada masyarakat agar mereka paham hak mereka sebagai sebuah kerangka aksi.

Pandi menyebutkan kita membutuhkan popular science bukan academic science. Logika lokal sebagai contoh popular science. Ditambahkan oleh Rita bahwa logika lokal tersebut harus diakui oleh pemerintah. Will menyebutkan kearifan lokal tersebut sudah banyak tercantum di dalam dokumen-dokumen, sehingga penting untuk dipelajari dan dipahami, contoh ynag tepat yaitu Subak dimana kearifan lokal lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Perlu ditekankan juga pentingnya dokumentasi dari dan tradisi lisan, serta praktik-praktik oral yang baik perlu didokumentasikan.

Rob menyampaikan komentar bahwa tidak perlu menjadi ahli/ spesialis di bidang hidrologi melainkan butuh pemahaman pengetahuannya. Sebuah material sederhana untuk bisa menjelaskan tentang hidrologi, misalnya bagaimana siklus air dan materialnya, hal ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi ahlinya untuk dibicarakan lebih lanjut. Fungsi yang perlu dipahami adalah posisikan diri anda di tengah-tengah (as center), diantara pemerintah dan masyarakat. Hal penting yang harus bisa dipahami adalah bagaimana mentransfer pemahaman ini agar sampai ke masyarakat lokal, yaitu berupa transfer pengetahuan. Perlu diperhatikan juga bahwa di saat yang sama masyarakat sendiri pun sudah memikli kearifan tersendiri, sehingga menjadi tugas LSM untuk menyampaikannya kepada pemerintah.

Rita menjelaskan bahwa Livelihood Analysis dan Activity Analysis (LA/AA) untuk dibawa dari masyarakat kepada pemerintah.

Sandika menyatakan persetujuannya tentang Kekuatan dan kelemahan Telapak yang dijelaskan oleh Rob, dan menyampaikan bahwa teman-teman Telapak harus belajar tentang IWRM NA, serta memahami isu air dan juga perlu mengetahui tentang issu yang lain dan bagaimana ini bisa didokumentasikan.

Kembali Rob menyatakan bahwa masalah pendalaman mengenai pengaturan institusional tentang kelembagaan air apakah perlu untuk dilanjutkan, dan harus sampai sejauh mana. Disepakati perlu dan harus di lanjutkan

Doni menyampaikan bahwa dperlukan pengetahuan prinsip pengaturan institutional apa saja yang harus ada di dalam Pendekatan Negotiated Apporach (NA), di sampaikan oleh Christa bahwa di dalam buku Involving Communities disebutkan ada 10 halaman yang membahas prinsip umum dalam NA.

Dalam pertemuan ini banyak didapat masukkan dan rekomendasi yang menjadi tantangan untuk dihadapi dan disikapi oleh Penelapak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengeloaan sumberdaya air di teritorial masing-masing.

Selanjutnya BAGAIMANA & APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

Apa hanya menunggu di minta kerjakan oleh orang lain atau berinisiatif ?

Mengendalikan dan mengendarai arus air atau dikendalikan dan hanyut tidak tentu arah ?